#IndonesiaMilikAllah | Meraih Berkah Dengan Mempedomani Al-Quran dan Menerapkan Syariahnya
[Al-Islam edisi 714, 13 Ramadhan 1435 H – 11 Juli 2014 M]
Negeri ini, yang mayoritas penduduknya Muslim, sedang didera berbagai persoalan di segala segi kehidupan. Sistem demokrasi-kapitalisme yang diterapkan selama ini tak bisa memberikan solusi. Persoalan-persoalan yang ada bukannya tuntas, malah acapkali menimbulkan persoalan baru. Berbagai persoalan negeri ini pun makin hari makin kompleks.
Selama proses dua Pemilu lalu, ada berbagai bentuk tawaran jalan perubahan dan penyelamatan negeri ini. Namun sayang, meski mayoritas penduduk, pemimpin, politisi dan intelektualnya adalah Muslim, nyatanya semua konsep yang ditawarkan tidak ada yang bersumber dari al-Quran.
Semua tawaran baik yang namanya ‘jalan perubahan’, ‘jalan penyelamatan’, ‘restorasi’ dan nama lainnya hanya tetap melanjutkan sistem demokrasi-kapitalisme. Yang berbeda hanya kemasannya. Semua itu tidak akan memberikan perubahan, penyelamatan dan restorasi hakiki yang bisa mendatangkan keberkahan untuk penduduk negeri ini. Pasalnya, sistem demokrasi-kapitalisme adalah induk dari semua permasalahan yang menimpa negeri ini dan penduduknya. Selama induk persoalan ini tidak diselesaikan, niscaya ragam problem yang ada juga tidak bisa diatasi. Sebab, ibarat orang sakit, sumber penyakitnya belum diobati. Akibatnya, pengobatan atas berbagai gejalanya tidak akan membawa kesembuhan, tetapi hanya meringankan gejala yang dirasakan untuk beberapa waktu. Tak lama sakit itu akan kambuh lagi.
Kesadaran bahwa sistem demokrasi-kapitalisme adalah induk persoalan negeri ini, itulah yang harus dimiliki oleh bangsa ini, terutama para pemimpin dan politisinya. Kesadaran ini bisa dibangun secara faktual dan secara imani. Secara faktual, berbagai kerusakan dan problem yang terjadi di negeri ini tidak lain adalah akibat perbuatan manusia; akibat sistem yang mereka terapkan. Negeri ini sudah puluhan tahun menerapkan sistem demokrasi-kapitalisme. Namun, berbagai problem yang ada tak kunjung selesai, malah makin bertambah dan kompleks.
Secara imani, Allah SWT telah menyatakan bahwa jika manusia berpaling dari petunjuk Allah, niscaya kesempitan hiduplah yang akan dirasakan. Allah SWT berfirman:
﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا …﴾
Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit…(TQS Thaha [20]: 124).
Menurut Imam Ibn Katsir, frasa “Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku,” yakni siapa saja yang menyalahi perintah-Ku dan menyalahi wahyu yang telah Aku turunkan kepada Rasul-Ku; berpaling darinya, melupakannya serta mengambil yang lain sebagai petunjuknya. Adapun frasa “bagi dia kehidupan yang sempit,” menurut Ibnu Katsir, yakni di dunia.
Kehidupan yang sempit itu saat ini terjadi dalam bentuk berbagai persoalan yang terjadi hampir di semua segi kehidupan. Korupsi terus menggurita. Pemerintah makin hari makin abai terhadap kepentingan rakyat. Mereka melepaskan tanggung jawab dari pundak mereka, lalu membebankannya ke pundak rakyat. Mereka mengubah kewajiban negara menjadi kewajiban rakyat seperti dalam kasus JKN.
Beban hidup juga makin berat. Kekayaan alam makin menipis tanpa memberikan kemakmuran dan malah menyisakan problem lingkungan. Keamanan dan rasa aman makin hilang akibat maraknya kriminalitas, sementara sistem hukum tak berdaya mencegah dan menanggulanginya. Kepedulian di masyarakat makin tipis. Sentimen kedaerahan makin meningkat. Interaksi sosial makin bebas sehingga mendatangkan berbagai ancaman moral dan rusaknya rumah tangga. Rasa malu makin tipis bahkan hilang pada sebagian orang. Tentu masih banyak lagi problem lainnya.
Kembali pada Petunjuk al-Quran
Semua kerusakan itu terpampang jelas di hadapan kita. Semua itu harus memberikan pelajaran dan kesadaran kepada kita. Dengan itu kita dapat menentukan jalan yang benar untuk memperbaikinya. Allah SWT telah memberikan penjelasan kepada kita sekaligus apa yang mesti dilakukan. Allah SWT berfirman:
﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)(TQS ar-Rum [30]: 41).
Abu al-‘Aliyah berkata: “Siapa saja yang bermaksiat di muka bumi, sungguh dia telah berbuat kerusakan, sebab kebaikan bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Karena itu dinyatakan di dalam hadis:
لَحَدٌّ يُقَامُ فِيْ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَى أَهْلِهَا مِنْ أَنْ يُمْطَرُوْا أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا
Sungguh satu hukuman had yang ditegakkan di muka bumi lebih disukai penduduknya daripada mereka diguyur hujan 40 hari.
Sebabnya, hudud yang ditegakkan itu menghalangi manusia—atau kebanyakan mereka—dari melakukan keharaman. Jika kemaksiatan dilakukan maka hal demikian menjadi sebab terpupusnya berkah dari langit dan bumi.” (Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm).
Kemaksiatan besar yang berdampak luas adalah penerapan sistem/aturan buatan manusia, yakni sistem demokrasi-kapitalisme, seraya mengesampingkan sistem/aturan yang berasal dari wahyu dan petunjuk Allah SWT, yakni hukum-hukum al-Quran dan as-Sunnah.
Berbagai kerusakan di muka bumi itu hanyalah sebagian dari akibat perbuatan manusia yang menyalahi petunjuk dan aturan Allah SWT. Sebagian lainnya, yaitu azab pedih di akhirat, akan ditimpakan kelak jika pelakunya tidak bertobat dan tidak diampuni oleh Allah SWT. Berbagai kerusakan itu ditampakkan oleh Allah SWT “la’allahum yarji’ûn”, yakni agar manusia kembali pada kebenaran, bertobat kepada Allah SWT dan menjalankan ketaatan; agar mereka menghentikan berbagai kemaksiatan dan menjalankan ketaatan, serta kembali pada hukum-hukum al-Quran dan as-Sunnah, yakni syariah Islam.
Kesadaran untuk menghentikan dan meninggalkan sistem demokrasi-kapitalisme serta kesadaran untuk kembali pada petunjuk dan hukum-hukum al-Quran dan as-Sunnah harus terwujud di tengah-tengah kita.
Ramadhan kali ini seharusnya kita jadikan momentum untuk mewujudkan kesadaran itu. Apalagi Allah SWT telah mengaitkan bulan Ramadhan dengan turunnya al-Quran. Allah SWT berfirman:
﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾
Bulan Ramadhan itulah bulan yang di dalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda(TQS al-Baqarah [2]: 185).
“Sebagai petunjuk” yakni “sebagai petunjuk untuk manusia yang menunjuki mereka pada kebenaran dan jalan yang lurus. “Sebagai penjelasan dari petunjuk” yakni menjadi bukti yang pasti dan mukjizat bahwa itu berasal dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT. “Sebagai pembeda” yakni yang membedakan antara yang haq dan yang batil, baik dan buruk serta amal salih dan amal buruk (Syaikh Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah, Taysîr fî Ushûl at-Tafsîr, hlm. 216).
Allah SWT juga menegaskan:
﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ …﴾
Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus…(TQS al-Isra’ [17]: 9).
Jika kita kembali pada petunjuk al-Quran, niscaya kita akan mendapatkan solusi atas semua problem yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Pasalnya, al-Quran telah memberikan penjelasan atas segala sesuatu.
﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾
Kami telah menurunkan kepada kamu al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (TQS an-Nahl [16]: 89)
Kembali pada petunjuk al-Quran mengharuskan kita untuk mengambil dan melaksanakan hukum-hukum yang diberikan oleh al-Quran dan Hadis Nabi saw., baik dalam urusan akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian dan akhlak; dalam urusan pernikahan dan keluarga; ataupun dalam urusan ekonomi, politik dalam dan luar negeri, kekuasaan, pemerintahan, pidana dan sanksi. Sebab, semua hukum itu sama-sama merupakan hukum Allah SWT yang bersumber dari wahyu-Nya; juga sama-sama termaktub di dalam al-Quran dan Hadis Nabi saw. atau digali dari keduanya.
Perwujudan atas semua itu akan sempurna melalui penerapan syariah Islam secara formal oleh negara. Sebab, banyak hukum syariah yang hanya bisa dan sah dilaksanakan oleh imam/khalifah melalui kekuasaan negara, semisal hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, sanksi pidana, dsb.
Wahai Kaum Muslim:
Kembali pada petunjuk al-Quran itu hanya akan sempurna melalui penerapan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan total. Hal itu tidak mungkin kecuali melalui kekuasaan pemerintahan yang berlandaskan akidah Islam dan menerapkan syariah, yaitu Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Dengan begitu keberkahan akan dilimpahkan kepada negeri ini dan penduduknya.
﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ…﴾
Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi… (TQS al-A’raf [7]: 96)
Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[]
Komentar al-Islam
Renegosiasi alot Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) menemui titik terang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Chairul Tanjung mengatakan, PT Freeport telah menyepakati enam poin renegosiasi (Kompas.com, 7/7).
1 Maksimal yang bisa dilakukan dalam sistem demokrasi-kapitalisme hanyalah renegosiasi kontrak. Kekayaan alam masih tetap banyak yang mengalir ke pihak asing. Itu pun setelah depositnya tinggal sedikit.
2 Kekayaan alam, termasuk kepemilikan umum seluruh rakyat, haram diserahkan kepada swasta apalagi pihak asing.
3 Yang harus dilakukan mestinya mengembalikan tambang yang dikuasai PT Freeport dan tambang-tambang lainnya menjadi milik umum. Semua milik umum harus dikelola oleh Negara dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat, di antaranya dalam bentuk pelayanan. Semua itu hanya bisa diwujudkan dengan menerapkan syariah di bawah sistem Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah.
#IndonesiaMilikAllah | Menentukan Pendirian
[Al-Islam edisi 713, 6 Ramadhan 1435 H - 4 Juli 2014 M]
Setiap orang muslim, harus menentukan pendirian dan sikapnya atas sesuatu atau perbuatan, diambil atau tidak, dilakukan atau tidak. Seringkali seorang muslim harus menentukan pilihannya diantara apa yang ada atau pilihan yang ada di hadapannya. Hal demikan selalu terjadi dalam berbagai perkara, besar atau kecil, persoalan individu, keluarga atau kemasyarakatan; tak terkecuali masalah pemilihan presiden dan wakil presiden.
Pendirian Berdasar Pengetahuan
Islam memerintahkan agar kita menentukan pendirian di atas pengetahuan. Allah berfirman:
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”(TQS al-Isra’ [17]: 36)
Imam asy-Syaukani menjelaskan, “makna ayat tersebut adalah larangan orang mengatakan apa yang tidak dia ketahui atau melakukan apa yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya…” (asy-Syawkani, Fath al-Qadîr,tafsir ayat tersebut). Karena itu,agar pendirian dan sikap itu dibangun di atas pengetahuan, Allah SWT memerintahkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu jika kita tidak mengetahui (QS al-Anbiya’ [21]: 7 dan an-Nahl [16]: 43).
Pengetahuan yang dijadikan dasar menentukan pendirian itu setidaknya adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan masalah tersebut dan pengetahuan tentang fakta masalah tersebut. Ini yang setidaknya harus dijadikan dasar menentukan pendirian atas berbagai perkara termasuk untuk menentukan pendirian dalam hal pemilihan presiden.
Memilih Pemimpin Berdasar Pengetahuan
Sekadar mengingatkan kembali, bahwa hukum mengangkat penguasa itu berkaitan dengan dua perkara: perkara yang berkaitan dengan karakteristik dan kondisi penguasa; dan perkara yang berkaitan dengan sistem aturan yang akan diterapkannya.
Mengenai personnya, maka dia harus memenuhi tujuh syarat: Islam, laki-laki, baligh, berakal, merdeka lawan dari perbudakan, memiliki keadilan lawan dari kefasikan, dan kemampuan memikul tugas-tugas dan tanggungjawab kepala negara. Jika ia tidak memiliki salah satu syarat ini, maka dalam pandangan hukum-hukum syariah, person tersebut tidak layak menjadi kepala negara.
Sedangkan mengenai sistem aturan, maka kepala negara itu wajib menerapkan sistem Islam dan hukum-hukum Islam seluruhnya. Sebab itu adalah tugas seorang kepala negara dalam Islam. Siapa saja yang meminta dipilih menjadi kepala negara, ia wajib menegaskan kepada masyarakat bahwa ia akan menerapkan syariah Allah secara keseluruhan. Jika ia secara terbuka dan terang-terangan menjanjikan penerapan hukum-hukum Islam, maka boleh memilihnya. Dan diantara hukum Islam yang wajib diimplementasikannya adalah pendeklarasian sistem al-Khilafah, penyatuan negeri-negeri kaum Muslimin di bawah daulah al-Khilafah, pembebasan negeri-negeri kaum Muslimin dari penjajahan dan pengaruh kaum kafir dalam segala aspek kehidupan, dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.
Sementara mengenai fakta masalah, hingga saat ini belum ada satupun calon yang menyatakan secara terbuka dan terang-terangan berjanji jika terpilih nanti akan menerapkan syariah Islam secara keseluruhan. Jika pun ada yang mengatakan akan menerpakan syariah Islam, itupun tidak diucapkan langsung oleh para calon itu, melainkan oleh timnya atau oleh pendukungnya. Itupun tidak dinyatakan secara terbuka dan terang-terangan melainkan lebih terkesan secara malu-malu, dan ketika didesak. Seolah-olah hanya untuk merengkuh suara kaum Muslimin yang ingin syariah agamanya diterapkan. Jika faktanya demikian, tentu kita bisa menentukan pendirian sendiri sesuai dengan tuntunan Islam dalam memilih kepala negara di atas.
Allah SWT telah memerintahkan kita terutama kepada kepala negara untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Selain itu Allah juga mengingatkan, bahwa siapa saja yang memutuskan perkara atau menghukumi dan memerintah dengan selain apa yang telah Allah turunkan, maka dia adalah seorang yang zalim (QS al-Maidah [5]: 45), fasik (QS al-Maidah [5]: 47). Bahkan Allah menilainya sebagai orang yang kafir (QS al-Maidah [5]: 44) jika hal itu dilakukan karena mengingkari Islam dan menganggap Islam itu tidak layak untuk memutuskan perkara.
Jika jelas-jelas pemimpin nantinya belum ada yang berjanji akan memutuskan perkara sesuai hukum Islam, dan justru telah berkali-kali ditegaskan akan melanjutkan sistem aturan buatan manusia yang ada, bukan aturan yang telah Allah turunkan, bagaimana mungkin seorang Muslim di bulan Ramadhan yang sarat dengan nilai-nilai ketakwaan ini diminta untuk memilih dan menjadikan pemimpin seperti itu? Bukankah memilih dan mengangkatnya di hadapan Allah kelak, sama saja dengan memilih dan menjadikan orang memiliki satu dair ketiga status di atas? Na’udzu billah min dzalika.
Mendudukkan Baik Buruk dan Manfaat
Boleh jadi seseorang menentukan pilihan didasarkan pada rasa suka atau tidak suka; atau pertimbangan baik-buruk, terpuji atau tercela menurut pendapatnya. Bagi seorang muslim hal semacam ini tidak boleh. Penilian tersebut harus mengikuti penilaian syara’. Sebab Allah mengingatkan bahwa kadang manusia menyukai sesuatu dan menilainya baik padahal hakikatnya adalah buruk. Allah mengingatkan:
﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(TQS al-BAqarah [2]: 216)
Dari ayat ini bisa dipahami bahwa pada hakikatnya yang baik untuk manusia itu adalah apa saja yang disukai Allah, atau diridhai Allah. Sebaliknya, hakikatnya yang buruk bagi manusia itu adalah apa saja yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah. Imam ath-Thabari menegaskan ketika menjelaskan QS al-Baqarah [2]: 110, “al-khayr adalah perbuatan yang diridhai Allah” (ath-Thabari, Tafsîr ath-Thabari).
Begitu pula penilaian suatu perbuatan sebagai terpuji atau tercela juga harus mengikuti syara’. Abu Bakar al-Baqilani di dalam al-inshâf menyatakan, “semua kaedah-kaedah syara’ menunjukkan bahwa al-hasan (yang terpuji) adalah apa dipuji oleh syara’ dan dibolehkannya; sedangkan al-qabîh (yang tercela) adalah apa yang dicela oleh syara’, diharamkan dan dilarangnya.”
Kadang orang menentukan pilihan mengikuti manfaat yang dipandangnya ada pada apa yang dipilih. Ayat di atas juga memberikan pengertian bahwa penilaian akan manfaat yang hakiki harus mengikuti penilaian syariah. Apa yang diridhai Allah adalah baik bagi manusia, artinya memberikan manfaat bagi manusia. Sebaliknya, apa yang dibenci Allah yakni dilarang oleh syariah, maka itu buruk bagi manusia, artinya mendatangkan madarat. Karena itu, manfaat hakiki itu sebenarnya adalah taat kepada Allah SWT dan Rasulullah saw. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Rafi’ bin Khadij berkata bahwa salah seorang pamannya menuturkan:
«نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا… »
“Rasulullah saw melarang kita dari perkara yang dahulu bermanfaat untuk kami, tetapi taat kepada Allah dan Rasul-Nya lebih bermanfaat bagi kami…”(HR Muslim)
Juga boleh jadi, orang menentukan pendirian karena mengikuti seseorang dengan anggapan kalaupun keliru maka dosanya ditanggung oleh pemimpin atau orang yang diikuti itu. Padahal di akhirat nanti tidak demikian. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri, meski pemimpin dan orang yang diikuti itu tanggungjawabnya tentu lebih besar. Allah menyatakan:
﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾
“(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.”(TQS al-Baqarah [2]: 166)
Maka orang yang diikuti itu haruslah orang yang berpendapat berdasarkan keilmuan, ketakwaan, dan kesalehannya, sehingga menempatkan tuntutan syariah sebagai yang terdepan, bukan mengikuti penilaian-penilaan dunia.
Wahai Kaum Muslimin
Islam telah memberikan tuntunan yang jelas tentang pemilihan pemimpin. Semua berpulang kepada kita semua. Apakah tuntutan syariah itu dijadikan pegangan atau sebaliknya diabaikan. Namun harus diingat semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah termasuk dampak dari perbuatan dan pilihan kita.
﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾
“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).”(TQS Yasin [36]: 12)
Dan pada hari itu semua hal akan diungkap dengan sebenarnya, kita tidak bisa mengelak.
﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.”(TQS Yasin [36]: 65)
Semoga Allah memberi kita taufik untuk menentukan piliah hanya mengikuti tuntutannya sehingga membuat Allah dan Rasul-Nya ridha dan dengan begitu kita akan selamat di akhirat kelak. Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[]
Komentar al-Islam:
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,21 persen pada kuartal pertama 2014. Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir pada Maret 2014 masih tersisa penduduk miskin sebanyak 28,28 juta orang, atau 11,25 persen dari total populasi.(Kompas.com, 1/7)
1. Kalau ditambah yang hampir miskin, angkanya bisa mencapai lebih dari 100 juta orang.
5 Pertumbuhan tinggi tidak banyak berpengaruh menurunkan angka kemiskinan, sebab pertumbuhannya tidak berkualitas, tanpa diiringi dengan pemerataan kesejahteraan. Buktinya indeks gini terus naik hingga 0,41 pada tahun 2013.
6 Sebab doktrin sistem ekonomi kapitalisme fokus pada pertumbuhan dan abai pada pemerataan dan distribusi kekayaan.
7 Sistem ekonomi Islam fokus pada distribusi kekayaan secara merata dan adil diantara rakyat, tanpa mengabaikan pertumbuhan.
#IndonesiaMilikAllah | Ramadhan: Teguhkan Ketaatan, Wujudkan Ketakwaan, Raih Keberkahan
[Al-Islam edisi 712, 29 Sya’ban 1435 H – 27 Juni 2014 M]
Satu atau dua hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan 1435 H. Ramadhan tentu harus disambut dengan sukacita. Ramadhan harus diisi dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan. Alangkah baiknya jika Ramadhan kali ini kita jadikan sebagai momentum untuk mewujudkan perubahan dan kehidupan islami.
Ramadhan dalam Ujian Kesempitan Hidup
Selama ini entah sudah berapa puluh kali Ramadhan kita jalani. Namun, kondisi kehidupan kita tidak mengalami perubahan berarti ke arah kehidupan islami.
Ramadhan sekarang pun demikian. Kondisi kehidupan umat masih terus didera oleh berbagai kesempitan hidup. Seolah menjadi rutinitas, menjelang Ramadhan harga-harga berbagai kebutuhan ramai-ramai naik secara bersamaan. Kejadian seperti itu selalu terjadi setiap tahun. Jika hal yang sama terus terjadi setiap tahun, berarti problem yang ada tidak hanya bersifat sederhana, melainkan bersifat sistemik dan berpangkal pada sistem yang ada. Lonjakan harga-harga secara rutin ini menandakan kegagalan sistem yang ada dalam mengelola produksi maupun distribusi.
Selain kenaikan harga-harga, memasuki Ramadhan kali ini umat juga diberi “kado pahit” berupa kenaikan tarif listrik. Pemerintah kembali menaikkan tarif listrik untuk 6 golongan yang mencakup instansi pemerintah, rumah tangga maupun industri. Kenaikan tersebut diberlakukan mulai 1 Juli 2014.Alasan Pemerintah, jika tarif listrik tidak dinaikkan, anggaran subsidi listrik akan terus membengkak.
Kenaikan tarif listrik sebenarnya bukan baru kali ini. Selama dua tahun terakhir kenaikan tarif listrik sudah dilakukan secara berkala tiap tiga bulan. Alasan Pemerintah selalu sama: subsidi listrik membengkak. Penyebab mahalnya biaya produksi listrik itu sudah diketahui oleh semua pihak, yaitu PLN terpaksa menggunakan BBM. Padahal pembangkit-pembangkit listrik PLN didesain bisa menggunakan gas dan batubara yang harganya secara internasional jauh lebih murah dari BBM.
Namun, sudah menjadi rahasia umum, PLN selama ini terus mengalami kesulitan untuk mendapat pasokan gas dan batubara. Bahkan jika PLN membeli dengan harga internasional sekalipun tetap saja sulit. Pasalnya, batubara dan terutama gas kita lebih “diutamakan” untuk dijual murah ke luar negeri melalui kontrak jangka panjang. Selama ini gas dijual murah ke Cina, Korea, Jepang dan AS. Hal ini membuat industri mereka terus berjalan termasuk dalam penyediaan energi listrik mereka.
Sebaliknya, selama itu pula, Pemerintah yang sejatinya memiliki kekuasaan atas pengelolaan migas tidak segera mengalokasikan gas dan batubara untuk PLN. PLN dibiarkan mencari batubara dan gas sendiri. Akibat tidak mendapat pasokan batubara dan gas, PLN harus menggunakan BBM, sementara BBM harganya jauh lebih mahal.
Kondisi ini lalu dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk menaikkan tarif listrik karena subsidi membengkak. Walhasil, rakyat negara asing bisa menikmati energi “gas dan batubara” dengan harga murah, sementara rakyat negeri ini yang menjadi penghasil gas dan batubara itu harus menggunakan BBM dengan harga yang lebih tinggi. Ironis! Secara tak langsung rakyat negara asing terus disubsidi oleh Pemerintah, sementara rakyat sendiri dihalangi dari subsidi.
Semua itu adalah akibat dari liberalisasi migas. Liberalisasi migas adalah bagian dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Sistem ini dilembagakan melalui undang-undang yang konon dirancang dan disiapkan paling tidak dengan supervisi dari pihak asing. Lalu undang-undang itu disahkan melalui mekanisme demokrasi berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan para wakil rakyat di DPR.
Penerapan sistem ekonomi kapitalisme liberal itu pada akhirnya melahirkan ragam kesempitan hidup bagi rakyat dan ragam persoalan bagi bangsa ini seperti: lemahnya nilai rupiah; besarnya ketergantungan pada impor; pertumbuhan yang diiringi makin tingginya ketimpangan; jumlah penduduk miskin dan hampir miskin yang totalnya lebih dari seratus juta orang; penguasaan sebagian besar kekayaan alam oleh swasta dan pihak asing; dll. Selama sistem ini terus diadopsi dan diterapkan maka semua akibat buruk dan kesempitan hidup itu akan terus mendera rakyat negeri ini.
Pertanyaannya: Apakah sistem ekonomi kapitalisme liberal yang disahkan oleh sistem demokrasi itu akan terus dipertahankan? Harus diingat, mempertahankan sistem kepitalisme liberal dan demokrasi sama artinya dengan mempertahankan segala kesempitan hidup yang selama ini mendera kita.
Mohonlah Ampunan, Wujudkan Perubahan
Semua kesempitan hidup yang mendera kita tidak lain karena kita meninggalkan petunjuk dan aturan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:
﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا…﴾
Jika datang kepada kalian petunjuk dari Aku, maka siapa saja yang mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, sesungguhnya bagi dirinya penghidupan yang sempit…(TQS Thaha [20]: 123-124).
Imam Ibn Katsir menjelaskan, “Siapa saja yang mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ibn Abbas berkata, ‘Tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat.’ Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku,yakni menyalahi perintah (ketentuan)-Ku dan apa yang telah Aku turunkan kepada Rasul-Ku, lalu ia berpaling dan melupakannya serta mengambil yang lain sebagai petunjuknya, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit, yakni di dunia…”
Ragam kesempitan hidup yang mendera semua rakyat adalah akibat penerapan sistem demokrasi dan kapitalisme liberal dengan meninggalkan aturan Allah SWT yang dibawa oleh Rasul saw. Itu jelas merupakan kemaksiatan kepada Allah SWT. Meski yang menjalankan itu Pemerintah, yakni sebagian dari penduduk negeri ini, akibatnya menimpa semua orang. Rasul saw. telah mengingatkan:
« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلاَ يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ »
Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla tidak akan mengazab masyarakat secara umum karena perbuatan orang-orang tertentu, kecuali jika mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, sementara mereka mampu mengingkarinya, tetapi mereka tidak mengingkarinya. Jika mereka melakukan demikian, Allah mengazab orang-orang tertentu dan masyarakat secara umum(HR Ahmad).
Dengan demikian, berbagai keburukan yang terjadi itu harus segera diakhiri. Untuk itu kita harus segera memohon ampunan kepada Allah SWT. Pasalnya, semua ini terus terjadi minimal karena sikap diam kita.
Namun, memohon ampunan Allah SWT saja tentu tidak cukup. Harus ada upaya aktif untuk merealisasi perubahan. Momentum pemilihan kepala negara yang kebetulan dilakukan pada Ramadhan nanti mestinya menjadi kesempatan baik untuk mewujudkan perubahan itu.
Untuk mewujudkan perubahan itu diperlukan pemimpin yang baik, amanah dan memiliki visi perubahan. Namun, itu harus disertai dengan perubahan sistem aturan dari demokrasi kapitalisme menjadi syariah Islam. Namun sayang, hingga saat ini tidak terdengar satu pun ucapan apalagi janji dari para calon pemimpin negeri ini, bahwa mereka akan memimpin umat negeri ini untuk mewujudkan perubahan ke arah yang dikehendaki oleh Allah SWT dengan menerapkan syariah-Nya. Justru para calon pemimpin yang ada menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sistem demokrasi dan kapitalisme yang telah menjadi pangkal berbagai problem dan kesempitan hidup yang diderita rakyat.
Layakkah rakyat negeri yang mayoritas Muslim ini memberikan mandat kepada para calon pemimpin yang akan melanjutkan penyimpangan dari petunjuk Allah SWT dan memperpanjang berbagai kesempitan hidup yang mereka alami? Layakkah rakyat negeri ini melakukan itu, di bulan Ramadhan ini, yang seharusnya diisi dengan seruan ketaatan dan ketakwaan?
Wujudkan Ketakwaan, Raih Keberkahan
Tentu kita semua telah mafhum, puasa Ramadhan yang akan kita jalani ini diwajibkan oleh Allah SWT agar kita meraih takwa. Orang yang shaum dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridha Allah SWT akan mewujudkan ketakwaan bukan hanya dalam dirinya, melainkan juga dalam masyarakatnya. Orang yang shaum untuk meraih ketakwaan pribadi niscaya akan mendapatkan keberkahan Ramadhan, apalagi dibarengi dengan upaya membentuk masyarakat bertakwa dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah.
﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
Jika saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu. Karena itu Kami menyiksa mereka karena perbuatan yang mereka lakukan itu(TQS al-A’raf [7]: 96).
Ketakwaan bersama di tengah masyarakat hanya mungkin diwujudkan dengan segera mencampakkan sistem demokrasi dan kapitalisme, lalu menerapkan syariah Allah SWT secara kaffah di bawah naungan Khilafah ar-Rasyidah. Hanya dengan itulah Ramadhan akan penuh makna dan berdampak besar membawa perubahan ke arah kehidupan islami yang penuh berkah. []
Komentar al-Islam:
Nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan. Bahkan saat ini nilai tukar rupiah mendekati Rp 12.000 perdolar AS (Kompas.com, 24/6).
1.Itu terjadi karena sistem moneter kita menggunakan sistem uang kertas (fiat money) sebagaimana doktrin sistem ekonomi kapitalisme.
2.Nilai tukar mata uang akan kuat hanya jika sistem moneter menggunakan sistem mata uang berbasis emas (dinar) dan perak (dirham) yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam.
3.Hanya dengan kembali pada sistem mata uang dan sistem ekonomi Islam, kesejahteraan bisa dinikmati oleh semua rakyat, Muslim maupun non-Muslim.
